Pemprov minta perhotelan berdayakan masyarakat asli Papua

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan para pelaku bisnis di sektor perhotelan untuk lebih berdayakan masyarakat asli Papua. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat asli Papua dalam bisnis perhotelan, diharapkan mereka dapat merasakan manfaat langsung dari perkembangan sektor pariwisata di wilayah mereka.

Selain itu, kebijakan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga keberagaman budaya dan melestarikan warisan budaya masyarakat asli Papua. Dengan melibatkan mereka dalam bisnis perhotelan, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya di daerah tersebut.

Pihak Pemerintah Provinsi juga telah memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat asli Papua untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam bidang perhotelan. Melalui pelatihan dan pendampingan, diharapkan masyarakat lokal dapat memiliki daya saing yang lebih kuat dalam industri perhotelan dan dapat bersaing dengan pelaku bisnis lainnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat asli Papua dalam mengembangkan sektor pariwisata di Papua Barat. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam bisnis perhotelan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka serta mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut.